KECAMATAN MRANGGEN

Kec.Mranggen- Kecamatan Mranggen menyelenggarakan kegiatan Musyawarah Perencananaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan dalam rangka Penyusunan RKPD Tahun Anggaran 2027. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin, 9 Februari 2026 bertempat di Pendopo Kecamatan Mranggen.

Musrenbangcam tersebut dihadiri Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak H. Sri Fahrudin Bisri Slamet, S.E., Ketua Komisi C DPRD Demak dari Fraksi PKB Ulin Nuha, S.Pd.I., perwakilan Baperida Demak Windi, unsur Forkopimcam Mranggen, para kepala desa se-Kecamatan Mranggen, kepala Puskesmas Mranggen 1, 2, dan 3, Ketua MUI Kecamatan Mranggen Kambali, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan dan pelaku UMKM setempat.

Sambutan Camat Mranggen Ali Mahbub, SH, MH menekankan penguatan sektor unggulan daerah sebagai pijakan pembangunan. dan menyebutkan arah kebijakan pembangunan Demak mengacu pada program prioritas daerah, seperti “Demak Cerdas, Religius, Produktif, Smart Government, Mantap, serta Tangguh dan Lestari”, sejumlah tantangan utama yang masih dihadapi Kabupaten Demak, antara lain tingginya tingkat kemiskinan, lambatnya pertumbuhan ekonomi, ketimpangan infrastruktur, serta belum optimalnya pelayanan publik di tingkat desa dan kecamatan. Selain itu, Demak sebagai daerah penyangga pangan Jawa Tengah dinilai perlu mendorong inisiatif ekonomi hijau, memperkuat ketahanan terhadap rob dan bencana, serta meningkatkan daya saing sumber daya manusia.Dalam Musrenbangcam ini, setiap desa diberi ruang untuk mengajukan satu usulan prioritas agar perencanaan lebih fokus dan realistis.

Pemaparan Narasumber 1 : Perwakilan Baperida Demak, Windi, menyampaikan bahwa proses Musrenbangcam tahun ini harus menyesuaikan dengan kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Meski demikian, pengembangan potensi pariwisata daerah tetap menjadi salah satu peluang yang perlu dioptimalkan.

Pemaparan Narasumber 2 : Wakil Ketua DPRD Demak Sri Fahrudin Bisri Slamet, menekankan bahwa Musrenbangcam harus dijalankan dengan asas partisipatif. Menurut dia, penguatan sektor unggulan menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi, dengan sektor kesehatan sebagai kebutuhan dasar yang tidak boleh

diabaikan. Ia juga mendorong sinkronisasi perencanaan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa. Pembangunan infrastruktur harus berdampak langsung pada peningkatan ekonomi masyarakat. Kepala desa yang ingin mengusulkan program melalui jalur reses atau pokok-pokok pikiran dewan perlu menyiapkan proposal sejak dini.

Pemaparan Narasumber 3 : Ketua Komisi C DPRD Demak Ulin Nuha menambahkan, hasil Musrenbangcam harus dikawal secara konsisten hingga menjadi kesepakatan akhir dalam dokumen perencanaan daerah.

Pada hari Rabu, 20 Agustus 2025 pukul 07.30 wib Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak berkomitmen dalam memberantas tindak pidana korupsi melalui kegiatan kampanye anti korupsi yang diselenggarakan pada apel pagi bersama di Halaman Kecamatan Mranggen.

Kegiatan yang diikuti lebih dari 30 pegawai di Lingkup Kecamatan Mranggen merupakan bagian dari program preventif yang bertujuan menanamkan nilai integritas, akuntabilitas, dan transparansi di lingkungan Kecamatan Mranggen.

Dalam kegiatan tersebut Hadir Bapak Camat Mranggen, Bapak Ibu Kasi dan Kasubbag serta Pegawai di Lingkup Kecamatan Mranggen.

Bapak Sekcam Mranggen Abdul Kholiq, AP, MM menyampaikan ”Bersatu Melawan Korupsi Membangun Masa Depan yang Lebih Cerah, Gen Wali Ojo Korupsi”.

Pak Sekcam Mranggen tidak hanya berfokus pada pemahaman mengenai bentuk dan modus korupsi, tetapi juga pada strategi pencegahan sejak dini yang melibatkan peningkatan kesadaran serta penguatan sistem pengawasan internal.

Para peserta yang mengikuti apel diberikan pemahaman mengenai pentingnya peran aktif di lingkungan Kecamatan Mranggen dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.

Keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada penindakan, tetapi juga pada kesadaran dan partisipasi semua pihak dalam menjaga integritas.

Kegiatan serupa akan direncanakan secara berkelanjutan dengan cakupan peserta yang lebih luas, sebagai bagian dari komitmen bersama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.